Terorisme, Ekstrimisme, dan Disinformasi

Serangan bom bunuh diri mengguncang Markas Kepolisian Resor Kota Medan pada 13 November 2019. Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto (2016-2019) menjadi korban penusukan oleh anggota kelompok teror. Kedua serangan menarget simbol keamanan. Keduanya juga menunjukkan pola serangan yang bersifat individualis, mengandalkan kesederhanaan persenjataan dan kesulitan pendeteksian, dan keyakinan deterministik dari pelaku.

Banyak studi yang telah dilakukan mengenai pola perekrutan teroris menunjukkan penggunaan propaganda dan agitasi berbasis internet, terutama portal web dan media sosial. Perekrutan tidak hanya dilakukan oleh sistem sel klandestin, tetapi juga melalui aplikasi Whatsapp dan Telegram, atau dikombinasikan dengan keduanya.

Seperti sudah disadari oleh berbagai kalangan, propaganda dan agitasi idelogi ekstrim berperan besar sebagai langkah awal perekrutan. Artinya, ada problem dalam mendapatkan dan menggunakan informasi pada tingkat individu. Penelitian pada material-material propaganda ideologi ekstrimis juga memperlihatkan tingkat disinformasi yang besar, mengarahkan konsumen informasi untuk mengadopsia pandangan atas dunia yang ekstrim, seperti narasi “Umat Islam di seluruh dunia sedang ditindas”. Disinformasi tersebut juga menggerus kepercayaan publik kelembagaan demokrasi Indonesia.

Politik Seputar Misinformasi dan Disinformasi

Selepas hingar-bingar masa kampanye 2018-2019, persoalan menyebarluasnya misinformasi dan disinformasi seolah tertutupi oleh langkah Pemerintah membatasi akses internet pada dua tragedi. Yang pertama pada saat bentrokan di depan Bawaslu RI yang diikuti dengan bentrokan dan penembakan di berbagai tempat di Jakarta pada Mei 2019. Yang kedua, pada saat rangkaian kerusuhan di berbagai kota dan kabupaten di Papua pada Agustus 2019.

Langkah Pemerintah membatasi akses internet tersebut mendapatkan kritik dari pegiat HAM. Perhatian utamanya adalah dilanggarnya hak asasi untuk berekspresi dan mendapatkan informasi, seperti yang dinormakan oleh Konvenan PBB mengenai Hak Sipil dan Politik (1966) yang telah diratifikasi Indonesia sebagai UU No 12/2005. Di lain sisi, langkah Pemerintah melakukan pembatasan internet masih dalam koridor Prinsip-Prinsip Siracusa, sebuah dokumen resmi Komisi HAM PBB. Pemerintah telah menunjukkan pembatasan internet dilakukan dalam kondisi darurat dan mencabut pembatasan sesegera situasi menjadi kondusif (pada 25 Mei 2019 di Jakarta dan 5 September 2019 di Papua).

Seiring dengan masuknya Prabowo Subianto ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan, tampaknya mereda juga berbagai kampanye disinformasi yang bergerak di seputar kedua kubu Pilpres 2019. Namun bukan berarti disinformasi menjadi berhenti, dalam kasus-kasus yang lebih kecil tetap berlangsung. Di antara narasi disinformatif tetap beredar sejumlah teori konspirasi dan berbagai tuduhan, seperti isu BuzzerRp, demo mahasiswa ditunggangi,dan lainnya. Artinya, ada problem yang lebih mendasar daripada sekadar polarisasi politik.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada 28 Oktober 2019 menyatakan pembatasan internet tetap menjadi pilihan untuk situasi genting yang diwarnai oleh penyebarluasan hoax. Sembari menekankan komitmen konstitusi dalam melindungi kebebasan berekspresi, Johnny juga menegaskan pentingnya edukasi masyarakat agar tidak menyebarkan hoax. Antara lain dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.

Literasi Digital dan Tantangannya

Pernyataan Menkominfo tadi mewakili pendapat umum ahli komunikasi tentang literasi digital sebagai obat atas misinformasi dan disinformasi. Namun, hampir semua upaya literasi digital yang berlangsung saat ini memiliki skala yang sangat kecil untuk negeri berpopulasi besar seperti Indonesia. Belum lagi warisan sistem pendidikan yang kita miliki saat ini tidak membekali setiap warga untuk mengkonsumsi informasi, baik pra digital maupun yang didiseminasi lewat koneksi internet.

Begitu banyak upaya Pemerintah, media, dan masyarakat sipil dalam menghadapi misinformasi dan disinformasi. Sebut saja berbagai kampanye penyadaran untuk tidak menyebarluaskan disinformasi dan propaganda teroris, serta kerja sama untuk melakukan pengecekan atas fakta. Sebagai contoh, cekfakta.com merupakan kolaborasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dengan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan didukung oleh Google. Atau Gerakan Literasi Digital Siberkreasi, yang dibina oleh Kementerian Kominfo. Baru-baru ini, Kominfo meluncurkan portal aduanasn.id yang menerima aduan masyarakat atas pelanggaran anggota Aparatur Sipil Negara terkait intoleransi, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan disintegrasi bangsa, termasuk disinformasi.

Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih baru secara terbatas berdampak menghentikan gelombang demi gelombang disinformasi di masyarakat. Jika benar terjadi perlambatan ekonomi global seperti yang diprediksikan oleh berbagai ekonom dan lembaga internasional, misinformasi dan disinformasi yang meluas, terutama terkait sektor perbankan, adalah salah satu risiko stabilitas ekonomi Indonesia yang perlu diantisipasi.

Dorong Efektivitas dan Sinergi

Masa awal periode kedua Presiden Joko Widodo adalah waktu yang tepat untuk menyusun kembali bersama strategi dan taktik menghadapi misinformasi dan disinformasi.

Kita perlu mendiskusikan apakah upaya-upaya yang kini dilakukan telah efektif dalam menjawab misinformasi dan disinformasi. Pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan media perlu berkolaborasi dan menciptakan pendekatan-pendekatan yang lebih efektif, dengan target-target lebih tepat dan realistis. Selain itu, perbaikan efektivitas mensyaratkan pemetaan sinergi yang lebih baik, bukan hanya dengan kementerian dan lembaga pusat, tetapi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Pada akhirnya, berbicara efektivitas juga berbicara skala, baik  jangkauan maupun tantangan teknologi yang dihadapi saat ini. Konten disinformasi yang beredar di masyarakat begitu besar. Harus diakui, upaya-upaya yang dilakukan saat ini masih terlalu kecil untuk membalik situasi. Dengan mengevaluasi keefektifan, kita dapat menyusun peta jalan yang membuka pengembangan keterlibatan pihak swasta melalui investasi teknologi dan dana tanggungjawab sosial perusahaan.

Saat ini masih ada harapan. Raksasa-raksasa platform digital seperti Google dan Facebook menunjukkan upaya besar untuk memerangi disinformasi. Perbaikan algoritma, kecerdasan buatan, dan perjanjian dengan pengguna akan memiliki dampak yang terbatas, jika tidak dibarengi dengan upaya yang lebih besar dan lebih efektif dalam meningkatkan literasi digital. Karena itu, kita perlu menjadikan komitmen bersama menghalau misinformasi dan disinformasi sebagai investasi untuk demokrasi dan keadaban sipil, singkatnya untuk masa depan Indonesia.

Roysepta Abimanyu

Mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 2015-2019 dan penerima beasiswa Australia Awards – Democratic Resilience Shot Term Awards 2019 di Queensland University of Technology.

Kredit gambar dari whatsapp group

Konten Eksklusif

Dukung untuk mengakses konten

Rp 25,000
+2 konten di paket ini selama 30 hari
Sudah mendukung? Login untuk mengakses
Kategori karya
DisinformasiTerorisme

Kolom Komentar

Apakah konten ini melanggar ketentuan yang berlaku sesuai termin Karyakarsa? harap laporkan.